Tinjauan Hukum terhadap Pejabat yang Memerintahkan Lembur di Luar Jam Kerja Tanpa Kompensasi

Pendahuluan

Lembur adalah istilah yang sering kali terdengar di kalangan pekerja, terutama dalam sektor publik. Namun, bagaimana jika lembur yang diminta oleh pejabat kepada bawahannya dilakukan tanpa kompensasi atau di luar aturan hukum yang berlaku? Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan semacam ini dapat melanggar undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan, hak asasi pekerja, serta penyalahgunaan wewenang. Artikel ini akan mengulas secara rinci sesuai dengan KUHP lama, KUHP baru, dan undang-undang terkait.

---

1. Dasar Hukum Lembur di Indonesia

Lembur dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia diatur untuk memastikan keadilan antara pemberi kerja dan pekerja. Berikut dasar hukum yang relevan:

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (masih berlaku sebagian)

  • Pasal 78 Ayat (1): Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib memenuhi dua hal: persetujuan pekerja dan pemberian upah lembur.
  • Pasal 85: Pekerja hanya dapat dipekerjakan lembur jika tidak melanggar hak istirahat mingguan atau hari libur resmi.

• UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)
  Memperbarui UU Ketenagakerjaan dengan penegasan bahwa upah lembur wajib dibayar sesuai ketentuan, dengan batas maksimal lembur 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021

  • Pasal 26: Pekerja yang lembur wajib mendapatkan tambahan upah minimal sebesar 1,5 kali upah per jam untuk 1 jam pertama dan 2 kali untuk jam-jam berikutnya.

• Pasal 421 KUHP Lama
  Menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksa bawahan melanggar hak-haknya, seperti hak atas istirahat dan upah, dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan.

• Pasal 610 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
  Memperbarui Pasal 421 KUHP lama dengan ancaman pidana yang serupa, yaitu sanksi penjara hingga 2 tahun lebih atau denda kategori IV (maksimal Rp500 juta).

---

2. Hak Pekerja atas Kompensasi Lembur

Hak lembur adalah hak normatif pekerja, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pegawai honorer yang bekerja di bawah pejabat negara. Beberapa poin penting terkait hak ini:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS): Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tugas tambahan atau lembur yang diinstruksikan pejabat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Jam Kerja Normal PNS: Diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang mengacu pada 37,5 jam kerja seminggu. Lembur di luar jam tersebut wajib mendapatkan kompensasi atau cuti pengganti.

---

3. Lembur Tanpa Kompensasi: Pelanggaran Hukum

Pejabat yang memerintahkan bawahannya lembur tanpa kompensasi dapat dianggap melanggar hukum dalam beberapa aspek:

• Pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan
  Tindakan ini melanggar Pasal 78 dan 85 UU Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberian kompensasi lembur.
  • Ancaman hukuman: Pasal 187 UU Ketenagakerjaan, dengan pidana kurungan hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

• Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  Memaksa bawahan lembur tanpa persetujuan dan kompensasi melanggar Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak pekerja atas imbalan dan perlakuan adil.

• Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 610 KUHP Baru)
  Memanfaatkan jabatan untuk memaksa bawahan melanggar hak-haknya, termasuk bekerja di luar ketentuan, dapat dikenai sanksi pidana.

---

4. Dampak Hukum bagi Pejabat

Pejabat yang memerintahkan lembur tanpa kompensasi dapat dikenai sanksi berikut:

1. Sanksi Administratif
   Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, pejabat tersebut dapat dikenai teguran, penurunan pangkat, atau pemberhentian jika terbukti menyalahgunakan wewenang.

2. Sanksi Pidana

   • Jika terbukti memaksa bawahannya lembur tanpa kompensasi, pejabat dapat dijerat Pasal 610 KUHP Baru dengan ancaman penjara 2 tahun lebih atau denda kategori IV (maksimal Rp500 juta).
   • Dalam kasus ASN, ini juga dapat dilaporkan ke Ombudsman RI untuk penyelesaian administratif.

---

5. Solusi Hukum bagi Bawahan

Bawahan yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah berikut:

1. Melaporkan ke Inspektorat Jenderal
   Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga terkait berwenang memproses pelanggaran administratif oleh pejabat.

2. Melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
   Dalam kasus lembur tanpa kompensasi, pelaporan ke Disnaker dapat membantu menyelesaikan sengketa secara mediasi.

3. Melapor ke Aparat Penegak Hukum (KPK atau Kepolisian)
   Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau korupsi, kasus dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian.

4. Gugatan Perdata atau PTUN
   Dalam hal ini, bawahan dapat menggugat pejabat yang melanggar hak normatifnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

Kesimpulan

Memerintahkan lembur di luar jam kerja tanpa kompensasi tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan hak asasi pekerja. Pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dan memberikan perlakuan yang adil kepada bawahannya. Pelanggaran semacam ini dapat berdampak hukum serius bagi pejabat dan wajib dilaporkan demi melindungi hak-hak pekerja.